BANTENINSIDE.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan sikap politik yang keras dan tegas terkait wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1), Presiden Kelima RI tersebut menyatakan penolakan mutlak terhadap kembalinya sistem pemilihan melalui DPRD.

Megawati menegaskan bahwa bagi PDI Perjuangan, mempertahankan Pilkada langsung bukan sekadar urusan teknis pemilu, melainkan sebuah amanat ideologis dan konstitusional yang tidak bisa ditawar.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” ujar Megawati dengan nada tegas di hadapan ribuan kader.

Melawan Lupa: Pilkada Langsung adalah Buah Reformasi
Dalam pidatonya, Megawati mengingatkan bahwa hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung adalah pencapaian besar era Reformasi. Ia menilai upaya mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD sebagai langkah mundur yang mengkhianati sejarah perjuangan rakyat melawan sentralisme kekuasaan di masa lalu.

“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang Rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang,” kenang Megawati.

Membantah Narasi Efisiensi Biaya
Menanggapi argumen bahwa Pilkada melalui DPRD dapat menekan biaya politik, Megawati justru memberikan pandangan kritis. Menurutnya, alasan-alasan teknokratis tidak boleh dijadikan legitimasi untuk memangkas kedaulatan rakyat. Ia berpendapat bahwa Pilkada langsung adalah instrumen terbaik untuk menjamin akuntabilitas dan kontrol sosial terhadap kekuasaan di daerah.

“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis lainnya. Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi, memperkuat legitimasi, dan membuka ruang kontrol sosial. Karena itu, mekanisme ini harus tetap dipertahankan!” tegasnya.

Garda Terdepan Menjaga Demokrasi
Menutup pengarahannya, Megawati menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan untuk konsisten menjaga marwah demokrasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih tersebut akan menjadi benteng utama dalam menghalau upaya-upaya pembatalan agenda reformasi.

“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” pungkas Megawati.

Sikap tegas PDI Perjuangan ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi peta politik nasional di tahun 2026, sekaligus memastikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, bukan di tangan elit legislatif semata.(els)